APAK menyebut aksinya kali ini akan mendesak Kejati Sumsel terkait Temuan BPK Mengenai 1.190 unit aset tetap milik Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau senilai Rp 64,5 miliar yang tidak diketahui keberadaannya.
"Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022, dituangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Nomor.30.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 pada tanggal 6 Mei 2023".
" Kami pastikan, pada Tanggal12 des 2023, kami akan melakukan aksi lebih besar lagi di Kejati Sumsel terkait temuan BPK, masalah aset tetap senilai Rp 64,5 miliar,milik Pemerintah Kota Lubuklinggau berisiko hilang dengan uraian aset tetap diantaranya Tanah untuk lahan bandara silampar, peralatan dan mesin,Gedung,serta Aset lainnya Rp 6,7 miliar," Papar Doni.23/11/23.
Selanjutnya Temuan BPK juga Kemudian membahas peralatan dan mesin sebanyak 1.052 unit dengan total Rp 43,5 miliar sedangkan gedung dan bangunan sebanyak 75 unit Rp 14,1 miliar.
"Dengan temuan tersebut, Kami (APAK) Meminta Kejati Sumsel untuk segera mengusut temuan BPK RI Perwakilan provinsi Sumatera Selatan dan APAK juga siap memberikan sumbangsih Analisa data kepada pihak Kejati apabila di butuhkan,ujarnya.Doni(Red)